Jumat, 10 April 2015

KPU: Pendaftaran Calon Kepala Daerah Tanggal 26-28 Juli 2015

By on 04.06
KPU: Pendaftaran Calon Kepala Daerah Tanggal 26-28 Juli 2015
Ferry Kurnia Rizkiyansyah
Jakarta - KPU terus mematangkan berbagai persiapan untuk menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar serentak tahun ini, salah satunya Peraturan KPU (PKPU) tentang tahapan Pilkada. KPU memastikan tahapan pendaftaran calon ‎kepala daerah akan digelar 26-28 Juli 2015.

"Pendaftaran pasangan calon tanggal 26-28 Juli 2015," kata komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah kepada detikcom, Jumat (10/4/2015).

Pendaftaran itu berlaku untuk calon gubernur, bupati serta calon walikota. Ferry menerangkan, secara umum tahapan Pilkada telah dimulai dengan tahap persiapan pada Februari lalu. Kemudian launching Pilkada 17 April dan penyerahan Daftar Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2).

"‎Senin depan PKPU tahapan, tata kerja dan pemutakhiran daftar pemilih akan diundangkan ke Kemenkum HAM. Semoga selesai cepat," ujar mantan ketua KPU Jawa Barat itu.

Beberapa Peraturan KPU yang akan diundangkan ke Kemenkum HAM itu hasil pembahasan dengan komisi II DPR dan telah diuji publikkan dengan partai politik peserta pemilu, termasuk pegiat atau LSM pemilu.

‎"Finishing hari ini, Senin depan dikirim ke Kemenkum HAM," lanjutnya.

Berikut beberapa tahapan penting Pilkada 2015 yang tercantum di draf PKPU Tahapan Pilkada:

1. ‎Pendaftaran pasangan calon: 26-28 Juli 2015
2. ‎Pemeriksaan kesehatan pasangan calon 26 Juli-1 Agustus 2015
3. Penelitian syarat pencalonan 28 Juli-3 Agustus 2015
4. Penetapan pasangan calon: 24 Agustus 2015
5. Pemungutan suara serentak: ‎9 Desember 2015

Sebagaimana diketahui, Pilkada tahun 2015 akan digelar serentak bagi 260 kabupaten dan kota serta 9 provinsi. Total ada 269 Pilkada.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(iqb/fdn)

Berkas Lengkap, Fuad Amin Segera Disidang di PN Tipikor

By on 03.57
Berkas Lengkap, Fuad Amin Segera Disidang di PN TipikorJakarta - Berkas pemeriksaan eks Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron dinyatakan lengkap oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK‎). Fuad Amin segera disidang di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor).

"Hari ini pelimpahan berkas FAI ke jaksa penuntut umum KPK karena telah dinyatakan lengkap," ucap Kabag Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha ketika dikonfirmasi, Jumat (10/4/2015).

Priharsa mengatakan berkas Fuad Amin yang dilimpahkan terdapat 3 sangkaan yaitu mengenai tindak pidana korupsi selaku Ketua DPRD Bangkalan 2013-2018 dan selaku Bupati Bangkalan selama 2 periode dan sangkaan tindak pidana pencucian uang.

Fuad Amin diduga menerima hadiah atau janji dalam jual beli pasokan gas alam untuk PLTG di Gresik, Gili Timur, Madura dan proyek lainnya.‎ 

Dia dijerat dengan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 UU 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU 20 tahun 2001, juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Selain itu, Fuad ‎Amin juga disangkakan pasal 3 UU 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pasal 3 ayat 1 UU nomor 15 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU nomor 25 tahun 2003 tentang TPPU juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto pasal 64 KUHP.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(dha/fdn)


Menuai Banyak Kritik Soal Miras, Ahok: Terima Kasih

By on 03.54

Menuai Banyak Kritik Soal Miras, Ahok: Terima Kasih
Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris (dok.detikcom)
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menuai banyak kritik soal komentarnya terkait minuman keras (miras). Ia pun mengaku berterima kasih atas kritikan yang masuk kepadanya.

"Ya terima kasih kecamannya. Semacam vitamin aja, makin sehat Ahok," ujar Ahok di Balai Kota, jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (10/4/2015).

Salah satu kritikan untuk Ahok datang dari Wakil Ketua Komite III DPD, Fahira Idris. Lewat akun Twitter-nya @fahiraidris, Fahira menyebut, banyak komentar yang tak patut keluar dari mulut mantan Bupati Belitung Timur itu. 

Pernyataan Ahok soal miras disebut Fahira asbun alias asal bunyi. Ahok dinilainya seringkali blunder saat mengomentari suatu hal, tanpa berfikir panjang dan tidak empati.

"Jangan kemudian, mentang2 sudah di CAP #AntiKorupsi kemudian Pak #Ahok bisa NGOMONG APA SAJA, tanpa MIKIR & EMPATI," kritik Fahira lewat akun Twitter-nya, Kamis (9/4/2015).

Fahira menilai pemahaman Ahok salah saat membandingkan dosa mengkonsumsi miras dengan korupsi. "Termasuk pernyataan Pak #Ahok :"LEBIH BERDOSA MENCURI UANG RAKYAT DARIPADA MINUM #Miras!! ASLI ASBUN.. !!" tulis Fahira.

"Jangan salahkan saya & publik jika menyebut #AhokAsbun ! Coba Pak #Ahok sebutkan AGAMA MANA yg meng #HALAL kan #MIRAS ??" tulis Fahira di cuitannya yang lain.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(tfn/bar)